FPPI Pimkot Yogyakarta

29/05/2019

21/12/2018

8 Hak karyawan ini sering diabaikan oleh perusahaan dan karyawan itu sendiri. Tau hak ini penting banget sebelum tanda tangan kontrak. Hai balik lagi bareng ...

16/12/2018

Bekerja lebih dari delapan jam sehari bisa mengganggu kesehatan dan berakibat kematian. Itulah mengapa karyawan butuh liburan. Kamu pernah penasaran kenapa a...

14/12/2018

Kantor. ALIANSI BURUH YOGYAKARTA; Jl. Anggajaya I, Brojodento No. 294 Gejayan, Desa/ Kel. condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, Hp/WA. +628...

10/12/2018

*KAMI AMPUH MENGGUGAT KOMNAS HAM YANG DIAM*
Aksi dan Panggung Budaya oleh Aliansi Masyarakat Pejuang HAM (AMPUH), Senin, 10 Desember 2018

Hingga hari ini di Indonesia, Hak Asasi Manusia seperti hak atas milik pribadi, kebebasan berekspresi, hak administratif kelompok penghayat kepercayaan, hak atas pendidikan, hak atas rasa aman, hak atas kesehatan, hingga hak atas pekerjaan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat tidak terlindungi.

Padahal Pemerintah telah mengamandemen UUD 1945 dengan memasukkan Hak Asasi Manusia di pasal 28 dan mengesankan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sesuai dengan mandat Reformasi, KOMNAS HAM seharusnya berfungsi untuk melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan negara.

Namun sudah 19 tahun berjalan, keberadaan Komnas HAM justru menjadi alat penopang dan pelegitimasi kekuasaan nasional dan lokal untuk melakukan perampasan hak-hak dasar warga negara. Bahkan deretan kasus pelanggaran HAM dari masa lalu hingga kini tidak pernah terselesaikan.

Maka diperingatan Hari Hak Asasi Manusia Internasional pada 10 Desember 2018, kami dari AMPUH (ALIANSI MASYARAKAT PEJUANG HAM) yang terdiri dari berbagai elemen gerakan di Jogja, menggugat KOMNAS HAM yang tidak berkutik di tengah maraknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan bahkan turut sedia menjadi alat kekuasaan penindas rakyat. Dengan menggunakan hak atas kebebasan berekspresi, AMPUH menyampaikan gugatan ini melalui aksi dan panggung budaya di hadapan dan bersama publik, dengan mendesakan Komnas HAM untuk menjalankan mandat utamanya sebagai lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

04/12/2018

Menjadi sangat penting untuk diperhatikan !

04/12/2018

Rapat Kerja Tahunan (Rakerta) jilid ke-1, pada 24 Npvember 2018 silam. Menyusun kerja untuk memulai agenda-agenda revolusi.

Revolusi adalah PRAKTEK !
Revolusi adalah MEMULAI !
Revolusi adalah MENCIPTA !

31/10/2018

Pernyataan sikap penetapan UMP/UMK Provinsi DIY 2019 per 1 November 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018.

*Disampaikan untuk menyikapi penetapan UMP/UMK Provinsi DIY 2019 per 1 November 2018 pada tanggal 31 Oktober 2018 Semenjak lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 7…