DI tengah bencana yang melanda negeri ini, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama ( IPNU) pada 24 Februari 2005 berusia 51 tahun. Ini artinya organisasi yang lahir lewat Konbes PB Maarif di Semarang telah dewasa dan siap memberikan kontribusi positif kepada bangsa. Satu hal yang paling prinsip untuk diperjuangkan IPNU adalah soal pengembangan kependidikan dan kepemudaan, sebab dinamika organisasi ini tida
k lepas dari dua peran itu. IPNU lahir dari kegelisahan anak muda kaum tradisional (nahdliyyin) yang ber-ghiroh modern. Berkiblat pada semangat kaum Ansor dan Muhajirin di masa Nabi Muhammad yang bersemangat patriotik, maka kaum muda Nahdlatul Ulama (NU) kala itu juga mengorganisasi menjadi kelompok terpelajar. Sebelum IPNU berdiri, embrio organisasi pelajar di kalangan NU sudah bermunculan. Di Surabaya berdiri Tsamratul Mustafidin (11 Oktober 1936) dan Persatoean Santri NO (PAMNO 1941). Di Madura ada ljtimauth Tholabiyah (1945) dan di Sumbawa juga berdiri Ijtimauth Tholabah NO (1946). Di Kediri terbentuk Persatuan Pelajar NO (Perpeno 1954) dan Ikatan Pelajar NO (IPINO 1945) di Medan. Semenjak lahir hingga pada tahun 1988, IPNU merupakan organisasi pelajar. Akibat diberlakukannya UU No 5 tahun 1985, pada Kongres X di Jombang, IPNU berubah menjadi organisasi kepemudaan dengan singkatan Ikatan Putra Nahdlatul Ulama. Namun perannya saat menjadi organisasi kepemudaan menjadikan IPNU banyak ditarik-tarik pada dunia politik praktis. Oleh sebab itulah semenjak Kongres di Garut dan Makassar wacana kembali ke pelajar sudah mulai mencuat. Namun pengembalian IPNU ke pangkuan pelajar baru berhasil pada Kongres XIV di Surabaya 18-22 Juni 2003. Saat itulah IPNU kembali menjadi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. IPNU juga dikenang sebagai lembaga yang membidani lahirnya pergerakan mahasiswa bernama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). PMII lahir pada 21 Syawal 1379 H atau 17 April 1960 pada saat digelar Konperensi Besar I IPNU di Kaliurang Yogyakarta. Dokumen kenal lahir diabadikan di Taman Pendidikan Putri Khadijah Surabaya. PMII lahir dari rentetan sejarah rahim Departemen Perguruan Tinggi IPNU, sehingga sering dikatakan PMII adalah NU, walaupun secara organisasi sudah independen. Sebelumnya, tekad bulat pendirian PMII melalui dialektika argumentasi yang sangat logis. Semua berpandangan pada satu mekanisme jamaah dan jam'iyyah, maksudnya kedua nilai kebersamaan dan nilai keorganisasian. Dalam peta perjalanannya tersebut, IPNU sudah tiga fase mencari jati diri. Selama 34 tahun ia menjadi organ pelajar, 15 tahun menjadi organ pemuda, dan saat ini menginjak 2 tahun menjadi organ pelajar lagi. Selain IPNU menjadi organ pelajar dan pemuda, dia juga menjadi bagian dari organisasi pergerakan dan pengaderan. Ini menunjukkan IPNU banyak memiliki karakter yang dihimpun dalam triloginya; belajar, berjuang dan bertakwa. Dalam konteks kepelajaran, seorang pelajar tetap mempunyai tekad mandiri untuk mengorbankan jiwa dan pikirannya dengan prinsip kedekatan dengan Allah SWT. Wawasan Keilmuan
Amanat yang dibawa dari Kongres Surabaya adalah lebih menegaskan visi pendidikan bangsa. IPNU meyakini pendidikan merupakan ranah terpenting dalam memajukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karenanya peran IPNU secara organisatoris tidak lepas dari dunia pendidikan. Sedangkan problem pendidikan nasional saat ini sedang diuji dengan segala bentuk inovasi, misalnya diberlakukannya UU Sisdiknas, anggaran 20% dan UN (Ujian Nasional) yang masih kontroversial. Persoalan lain adalah masih banyaknya buta huruf, anak putus sekolah, tawuran pelajar, kenakalan remaja, atau bahkan yang paling parah adalah meningkatnya angka sarjana pengangguran. Sebagai organisasi kader dalam lingkungan NU, IPNU juga tetap menjalankan aktivitas pengaderan. Salah satu konsekuensi besar hasil Kongres Surabaya dan Rakernas Pekanbaru Riau adalah dalam bidang pengaderan yang menuntut penguatan sistem manajemen perawatan kader. Heterogenitas basis massa IPNU dengan latar belakang yang multikutural adalah persoalan tersendiri yang harus menjadi pertimbangan dasar dalam penyusunan program pengaderan. Adanya prioritas bidang garap pelajar (siswa, santri, mahasiswa dan remaja) menuntut IPNU me-review kelaikan pengaderan sebagai piranti vital organisasi. Untuk itulah selain menjalankan fungsi pengaderan formal: Makesta, Lakmud dan Lakut, IPNU juga menggarap MOP (Masa Orientasi Pelajar)-atau di Jawa Tengah disebut Mosiba-sebagai rujukan dasar bagi pimpinan IPNU untuk masuk pada basis pelajar di sekolah-sekolah. Hal tersebut bukan semata-mata karena keputusan Kongres XIV mempertegas IPNU sebagai organisasi palajar, . melainkan lebih pada upaya pencerahan pengaderan untuk merefleksi dan mengoreksi efektivitas pengaderan yang selama ini dilakukan. Paradigma pendidikan terkait erat dengan pilihan paradigma perjuangan yang dipilih juga menentukan metode pendekatan pendidikan yang dilakukan. Paling tidak ada tiga paradigma perubahan sosial dalam dunia pendidikan; paradigma konservatif, paradigma liberal dan paradigma transformatif. Di antara tiga paradigma itu, IPNU memilih perspektif transformatif sebagai landasan pengaderan. Dengan perspektif ini, maka paradigma pendidikan yang dipilih pun pararel dengan gerakan transformatif IPNU. Itu artinya, paradigma pendidikan IPNU memandang akar persoalan sosial terletak pada struktur sosial yang ada, di satu sisi, dan di sisi lain lemahnya kapasitas kepemimpinan perubahan masyarakat. Dengan perspektif tersebut, maka paradigma pengaderan IPNU diarahkan untuk membentuk sikap kritis terhadap realitas sosial eksternal di satu sisi, dan membentuk kader yang ideologis, militan, kreatif, profesional, memiliki kapasitas manajerial dan kepemimpinan memadahi, dan berakhlakul karimah. Dalam konteks IPNU, maka kesadaran struktural yang dibangun, sesuai dengan fokus dan konsentrasi perjuangannya, minimal pada wilayah kebijakan pendidikan. Paradigma pendidikan seperti itulah yang diyakini dapat membentuk kader IPNU yang mampu menjawab tantangan sosial eksternal sesuai dengan fokus gerakan perjuangan IPNU, sekaligus menjawab kebutuhan internal organisatoris IPNU. Selain itu, IPNU akan tetap bertekad untuk mengawal proses lancarnya pendidikan nasional. Misalnya dalam kasus UAN 2003, IPNU ikut memberikan advokasi pelajar. Dalam rehabilitasi pasca Tsunami, IPNU juga turut andil banyak menangani pendidikan darurat di Aceh. Berbasis Keorganisasian
Dalam formulasi orientasinya, IPNU mengenalkan wawasan keterpelajaran, di situ IPNU menempatkan organisasi dan anggota pada pemantapan diri sebagai centre of excellence pemberdayaan SDM terdidik yang berilmu, berkeahlian dan visioner. Wawasan ini meniscayakan karakteristik organisasi dan anggotanya untuk senantiasa memiliki hasrat ingin tahu, belajar terus - menerus dan menyintai masyarakat belajar. Maka, yang tidak kalah penting adalah IPNU turut mempelopori pendidikan berbasis keorganisasian. Pelajar tidak hanya dijejali dengan materi kurikulum formal saja. Karena dalam kondisi itu, siswa akan punya kecenderungan untuk bosan dan sekolah terkesan hegemonis. Artinya bahwa sekolah tetap berdiri di atas garisnya untuk memberikan pengetahuan (transfer of knowledge value) dengan kegiatan belajar - mengajar secara terstruktur lewat kurikulum. Tetapi pihak sekolah tetap memberikan peluang besar kepada siswanya untuk berorganisasi. Sekolah dan organisasi pelajar merupakan satuan yang tidak terpisah. Sekolah dengan mentransfer keilmuannya akan menghasilkan kepandaian (intelegensi). Sementara organisasi dengan kegiatan positif akan mencetak wawasan kedewasaan dan kemandirian. Kemandirian rangkaian kerja demikian dapat disebut sebagai pragmatisme institusi. Lembaga pendidikan mempunyai target untuk membuat siswa pandai dan dewasa. Kebanyakan ''penyakit'' yang diderita lembaga pendidikan di Indonesia adalah alergi terhadap organisasi. Organisasi pelajar yang hidup di sekolah dianggap sebagai virus yang memperkeruh otak. Ada juga anggapan, pelajar akan terganggu konsentrasi belajarnya akibat organisasi. Tesa inilah yang harus dihilangkan dalam dunia pendidikan kita. Desentralisasi pendidikan sangat memberikan ruang bagi pelajar untuk berkompetisi. Apalagi dengan Kurikulum Berbaris Kompetensi (KBK), pelajar akan dituntut untuk lebih mandiri dan hidup sesuai bidang keahlian yang dimiliki. Manakala sekolah tidak membuat wadah kreasi, ekspresi dan kompetisi, pelajar akan mengalami kesusahan dalam menatap masa depannya. Ikhtiar yang paling kuat oleh IPNU adalah menghapus OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah) di masing-masing lembaga pendidikan. Karena UU No 5 tahun 1985 yang memberlakukan wajib OSIS dan melarang selain OSIS hidup di sekolah adalah bagian dari hegemoni pemerintah dan di luar batas demokrasi. Selanjutnya sekolah bisa mendirikan organisasi sesuai dengan kompetensinya sendiri-sendiri. Misalnya dengan IPNU, IRM, PII dan lain-lain. Organisasi kultural tersebut akan lebih efektif dalam rangka mendidik wawasan kebangsaan dan prinsip persaudaraan. Prinsip dasar IPNU dalam citra diri organisasi adalah memerankan fungsi manusia sebagai khalifah yang memiliki dimensi ilahiyah dan sosial (QS 2: 23 dan QS 11: 61). Oleh sebab itu pelaksanaan pendidikan bangsa ditata dengan visi persaudaraan, pengembangan dan pendewasaan. Dengan itu, paradigma pendidikan ala UNESCO dapat terpenuhi, yakni learning to live together, belajar untuk bisa hidup berdampingan dengan kelompok lain. (18)
M Rikza Chamami, MSi Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Ketua IPNU Pusat dan Asisten Ahli KPI Pusat
