Majlis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota

30/04/2021

*MAJLIS PENDIDIKAN KADER PC. MUHAMMADIYAH GARUT KOTA & PENYULUH AGAMA ISLAM FUNGSIONAL (PAIF) NASIONAL BERKEMAJUAN*

Mengundang Kaum Muslimin semua pada kegiatan *KAJIAN DHUHA ONLINE* dengan tema :
*Membumikan Al Qur'an - Mewujudkan Masyarakat Islam yang Sebenar-benarnya*

🗓️ Hari/Tanggal : *Ahad, 2 Mei 2021*
⏰Waktu : *Pukul 09.00 s/d 11.00 wib*

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81199125139?pwd=UGswQUttc3VRTkVFcG1rOXNkcG1RUT09

Meeting ID: 811 9912 5139
Passcode: MPKLAZISMU

Narasumber :
✒️ *Prof. KH. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.A*
(Majlis Tarjid dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah)
✒️ *Dr. Agus Rahmat Nugraha, M.Pd*
(Ketua STAI Darul Arqom Muhammadiyah Garut)

Sambutan :
Drs. KH. Surahmat Al Nashih, M.Si
(Sesepuh PAIF Nasional Berkemajuan)

Link Pendaftaran :
http://bit.ly/KajianDhuhaOnline_MPKGarutKota

Registrasi : wa.me/6289653940471

Infaq Kegiatan & Bansos PCM Garut Kota :
Bank BJB Syariah
*No. Rekening 5120201016489*
an. LazisMu Garut Kota
Konfirmasi transfer :
wa.me/6289653940471

*Nashrun Minalloh Wa Fathun Qoriib*

27/12/2017

11/12/2017

Kegiatan Majlis Pendidikan Kader PD. Muhammadiyah Garut

23/07/2017

Muhammadiyah Gerakanku

03/06/2017

Siap jaga NKRI

27/05/2017

Pembukaan Paket Ramadhan 1438 H dan Kuliah Shubuh hari pertama
Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota

Di hadiri oleh :
1. Bapak Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, SH.,MH.,MP (memberikan sambutan dan membuka secara resmi)
2. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat Bapak Dr. H. Zulkarnaen, MH (memberikan materi pertama)

24/05/2017

Pengajian Qobla Romadhon Pimpinan Ranting Muhammadiyah Al-Muttaqin + Pembinaan Majlis Pendidikan Kader.

24/03/2017

Pengajian Pimpinan Cabang Muhammadiyah Garut Kota / Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Cabang Garut Kota / Pimpinan Ortom se-Cabang Garut Kota

23/03/2017

MUHAMMADIYAH GARUT CIKAL BAKAL MUHAMMADIYAH DI JAWA BARAT
Muhammadiyah di kota Garut secara resmi berdiri pada tanggal 30 Nopember 1923 dengan Surat Ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta nomor 18 sebagai Pimpinan Muhammadiyah Cabang (PMC) Garut. Tercatat beberapa nama sebagai perintis pendirian Muhammadiyah di kota Garut adalah H. M. Djamhari, Wangsa Eri, Masjamah, dan H.M. Gazali Tusi yang telah mengusahakan pendiriannya sejak awal tahun 1922 berbarengan dengan upaya pendirian Muhammadiyah di Jakarta yang dirintis oleh Kartosudharmo. Menurut Djarnawi Hadikusumo “Dalam tahun 1921 diresmikan berdirinya cabang Srandakan dan Imogiri, keduanya terletak di daerah Yogyakarta. Lalu Blora, Surabaya, dan Kepanjen, Tahun 1922 berdiri cabang Surakarta, Garut, Jakarta, Purwokerto, Pekalongan dan Pekajangan” (H.Djarnawi Hadikusumo, TT, Hal 78).
Meskipun tahun resmi berdirinya cabang Muhammadiyah Garut baru tercatat pada tahun 1923, namun dapat dipastikan kalau ajaran dan pemahaman keagamaan sebagaimana paham agama yang dikembangkan oleh K.H.Ahmad Dahlan telah terpatri di sebagian kecil penduduk kota Garut beberapa tahun sebelumnya, hal ini dapat dipahami mengingat beberapa hal seperti :
1. Di Garut telah berdiri sebuah Madrasah ibtidaiyyah bernama Al Hidayah berangka tahun 1919. Istilah ibtidaiyyah adalah “Istilah yang biasa dipakai oleh madrasah – madrasah milik Muhammadiyah saat itu, untuk membedakan madrasah yang dikelola oleh organisasi lain, seperti PSII dengan istilah Madrasah Islamiyyah” (Lukman, 1996 ; 16).
2. Madrasah itu berdiri di atas tanah wakaf dari keluarga Masjamah yang merupakan salah seorang perintis Muhammadiyah dan pada tahun 1923 secara resmi tanah dan bangunannya diserahkan kepada Muhammadiyah.
3. Madrasah itu terletak di kampung Lio sebutan untuk sebuah perkampungan pengrajin batu-bata yang sejak awal perkembangan Muhammadiyah tempat itu dijadikan pusat kegiatan Muhammadiyah di Garut. Kampung Lio juga berdekatan dengan kampung Pasar Baru dan Ciledug yang merupakan kampung - kampung basis bakal anggota Muhammadiyah.
4. Nama “Al Hidayah” pada waktu itu adalah nama sebuah kelompok pengajian di Garut yang sebenarnya adalah nama lain untuk gerakan Muhammadiyah yang pada saat itu pergerakan Muhammadiyah baru terbatas di keresidenan Yogyakarta sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Nomor 81 tahun 1914. Sempitnya izin yang diberikan, tidak mempersempit gerakan Muhammadiyah. Pada saat itu K. H. Ahmad Dahlan menganjurkan agar gerakan Muhammadiyah di luar kota Yogyakarta menggunakan nama lain seprti Nurul Islam di Pekalongan, Sidiq Amanah Tabligh Fathonah di Solo, al Munir di Ujung Pandang dan lain – lain. Izin diperbolehkannya Muhammadiyah bergerak di luar Yogyakarta sendiri baru keluar pada tanggal 2 September 1921.
Perintisan Muhammadiyah di kota Garut banyak dilakukan oleh para pendatang dari luar kota Garut. Salah seorangnya adalah H. Djamhari putra Dasiman yang berasal dari kota Kudus. Dasiman mengasingkan diri ke tanah Pasundan (Garut) untuk menghindari fitnah dari pemerintah Belanda sesudah perang Diponegoro. Menurut Kunto Sofianto mereka datang dan menetap di Garut sekitar awal tahun 1900-an. Bahkan kelompok pengajian al Hidayah yang menjadi cikal bakal berdirinya Muhammadiyah sendiri pada saat itu banyak diikuti oleh para pedagang batik dan kain bodasan di lingkungan pasar baru, pajagalan dan Ciledug yang merupakan domisili para pedagang pendatang itu. Fenomena penyebaran gerakan Muhammadiyah di kota Garut ini nampaknya memiliki kesamaan dengan yang terjadi di daerah – daerah lain. Penyebaran Muhammadiyah sedikit banyak terjadi melalui interaksi para pedagang. Konon, masuknya Muhammadiyah ke Minangkabau juga melalui jalur perdagangan. Bermula dari perkenalan para pedagang Minangkabau yang berada di Pekalongan dengan Kyai Dahlan yang sering melakukan tabligh di daerah itu. Interaksi ini membawa pengaruh yang sangat besar dan akhirnya faham keagamaan yang disampaikan oleh Kyai Dahlan terbawa ke ranah minang.
Demikian juga dengan perintisan Muhammadiyah di Garut. H. Djamhari adalah seorang pedagang batik yang sering mengambil barang dagangannya ke Yogyakarta. Dalam perjalanannya itu ia sangat tertarik dengan madrasah Muhammadiyah di Suronatan yang begitu maju dan banyak memiliki siswa. Teringat dengan madrasah al Hidayah yang dikelolanya di Garut memotivasi untuk mengenal lebih jauh terhadap pergerakan Muhammadiyah. Pada perkembangan selanjutnya, ia berkenalan dengan Tobamin (Ketib Amin) yang tiada lain adalah K. H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah yang dikaguminya. Menurut catatan Acep Muharram yang melakukan wawancara dengan beberapa anggota keluarga H. Djamhari, K. H. Ahmad Dahlan pernah berkunjung ke Garut bersama Kyai Fachrudin untuk memperkenalkan gerakan Muhammadiyah.
Tidaklah mengherankan kalau Muhammadiyah di awal penyebarannya lebih nampak sebagai gerakan kaum kelas menengah dari pada sebagai organisasi keagamaan yang lazimnya didominasi oleh kaum santri. Catatan sejarah Muhammadiyah mencatat bahwa pada tahun 1916, sekitar 47 % anggota Muhammadiyah berasal dari kalangan saudagar/wiraswastawan mengungguli kalangan pegawai/pamongpraja maupun ulama dan profesi lainnya.
Interaksi antara para pedagang ini biasanya kemudian ditindaklanjuti dengan kegigihan para ulama dan mubaligh. Demikian juga yang terjadi di Garut. Selain ditunjang oleh para pedagang yang banyak berkorban dengan harta kekayaannya, pengaruh para ulama dalam menanamkan pemahaman keagamaan pun tidak kalah besar pengaruhnya. Diantara mereka tercatat nama nama K.H.Badjuri, K.H.Kafrawi dan K.H.Gazali Tusi sebagai corong terdepan penyebaran Muhammadiyah di Garut.
Dari kota Garut, Muhammadiyah merangkak menyentuh beberapa kota yang berdekatan. Salah satu kota yang mendapat pengaruh besar penyebaran Muhammadiyah dari Garut adalah Tasikmalaya. Di kota ini Muhammadiyah mulai tercium keharumannya di tahun 1935. Beberapa orang yang tercatat memiliki banyak jasa masuknya Muhammadiyah di Tasikmalaya adalah Hidayat, Moh. Fadjri (Ketua PMC Garut), A. S. Bandy, dan Sutama yang di kemudian hari nama terakhir ini dtetapkan sebagai Ketua PMC pertama di Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Muhammadiyah kemudian mencium Kota Ciamis, Kuningan, dan Cirebon. Para Mubaligh Cirebon, kemudian mengepakan sayapnya ke arah Indramayu dan Majalengka.
Di Jakarta, sebagaimana perkiraan sementara ini cabang Muhammadiyah berdiri tidak selang lama waktunya dengan pendirian cabang di Garut. Tokoh yng tercatat sebagai perintis Muhammadiyah di tanah Batavia ini adalah Kartosudharmo. Dari Jakarta Muhammadiyah dibawa ke Kabupaten Bogor oleh Asep Mujtaba alumnus perguruan Al Irsyad Jakarta yang juga kenal dekat dengan Yunus Anis.
Kalau Asep Mujtaba membawa Muhammadiyah ke kampung halamannya karena pengaruh Yunus Anis, maka bisa diperkirakan persahabatan kedua alumnus al Irsyad itu sudah terjalin antara tahun 1924 – 1926, sebab di tahun 1926 itulah Asep Mujtaba merintis Muhammadiyah di Jasinga, kemudian merambat ke daerah terdekatnya Leuwiliang yang berdiri tahun 1928. Selain menyentuh wilayah Bogor, dari Jakarta pemahaman Muhammadiyah merambat juga ke Cianjur dan Sukabumi yang diperkirakan sudah berdiri secara resmi pada tahun 1930.

(dikutip dari facebook Muhammadiyah Garut)

27/02/2017

Assalamu 'alaikum wr wb.
Alhamdulillah Tanwir Muhammadiyah 24-26 Februari 2017 di Ambon telah berjalan dengan lancar, penuh persaudaraan, materi yang mencerahkan, dan menghasilkan keputusan yang bermanfaat.

Hasil Tanwir Ambon selain masalah organisasi dan program unggulan, juga berupa RESOLUSI AMBON sbb.

RESOLUSI AMBON

Bismillahi al-Rahman al-Rahim
Dari Ambon, Negeri Para Raja, Sidang Tanwir Muhammadiyah menyampaikan Resolusi Penguatan Kedaulatan dan Keadilan sosial sebagai berikut:

1. Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia menegaskan tekad bahwa kemerdekaan adalah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, modal politik, dan awal untuk mewujudkan cita-cita ideal menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kedaulatan dan keadilan sosial adalah azas, nafas, dan tujuan yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian dunia, dan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

2. Kedaulatan berarti kemerdekaan, bebas dari belenggu perbuatan yang bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan seperti penjajahan, penindasan, tirani, dan dominasi baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, dan bangsa lain. Kedaulatan berarti kemandirian menentukan nasib sendiri dalam sistem pemerintahan, hukum, politik, kebudayaan, dan kepribadian yang konstitusional. Kedaulatan adalah ketahanan, kemampuan mengelola dan mempertahankan negara, menjaga keutuhan wilayah daratan dan lautan, mengolah sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mengembangkan potensi sumberdaya insani tanpa diskriminasi, dan membentuk karakter bangsa yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral agama, sosial dan peradaban utama.

3. Keadilan sosial berarti pemenuhan hajat hidup manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Keadilan sosial berarti pemerataan kesejahteraan secara proporsional bagi seluruh rakyat, siapapun dan dimanapun mereka berada dengan tetap memberikan penghargaan kepada yang berprestasi, kesempatan yang terbuka bagi yang mau bekerja, pemihakan kepada yang lemah, dan perlindungan bagi yang tidak berdaya. Keadilan sosial berarti keseimbangan, tidak adanya ketimpangan yang menganga, dan dominasi oleh mereka yang digdaya.

4. Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan dan keadilan masih memerlukan perjuangan panjang dan komitmen yang tinggi oleh semua pihak baik Pemerintah, partai politik, masyarakat madani, dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak menyadari bahwa saat ini kedaulatan bangsa dalam pertaruhan dan seringkali dipertaruhkan oleh berbagai kelompok kepentingan yang dengan tamak sengaja menggerus pranata hukum, menguras kekayaan alam dan menggusur rakyat kecil demi mendapatkan tahta kekuasaan dan nafsu duniawi. Kesenjangan sosial yang terbuka antar kawasan, golongan, laki-laki dan perempuan, pekerjaan, dan etnis masih bahkan makin menjadi masalah yang serius. Jika tidak segera dilakukan langkah sigap maka kesenjangan sosial berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan melumpuhkan gerak langkah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita dan mengejar ketertinggalan dengan bangsa- bangsa lain.

5. Pemerintah harus tegas dan percaya diri melaksanakan kebijakan ekonomi yang pro rakyat kecil, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mengelola sumberdaya alam dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, menata sistem kepartaian yang lebih aspiratif terhadap masyarakat, mencegah dominasi kelompok tertentu yang dengan kekuatan politik, finansial, dan jaringan mendikte praktik penyelenggaraan negara. Negara tidak boleh takluk oleh kekuatan pemodal asing maupun dalam negeri yang memecah belah dan memporak porandakan tatanan negara demi melanggengkan kekuasaannya.
Untuk itu, Pemerintah harus mendorong masyarakat madani berperan lebih luas sebagai kelompok
kritis, penyeimbang, dan kontrol atas jalannya pemerintahan dan mitra strategis dalam memperkuat
kedaulatan negara dan mewujudkan keadilan sosial.

Ambon, 29 Jumadil Awal 1438 H/26 Februari 2017 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,
ttd
Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545549

Sekretaris Umum,
ttd
Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed.
NBM: 750178

14/02/2017