Sablon Kaos Baju Topi Souvenir

14/06/2018

‎Halo gais hari ini kita akan me review beberapa top seller top seller tokopedia yuk langsung cekidot 1. BENS kosmetik trx 487.704 ulasan 315.141 yuk lihat dia jual apa aja O ternyata dia jual masker lumpur Rp 1.200     2. Gizal Shop trx 306.498 Ulasan 140.389  

07/10/2017

09/07/2017

- Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela pertemuan forum G20 di Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7/2017).

Jokowi mengunggah dua foto pertemuannya dengan Trump lewat akun Twitter .

"Ternyata Donald Trump s**a melucu. Kita tadi membahas kerjasama ekonomi antar negara -Jkw," tulis Jokowi.

(Baca juga Di KTT G20, Jokowi Bicara soal Wilayah Marawi yang Dikuasai ISIS)

Situs web Setkab.go.id menyebutkan, dalam kesempatan itu, Trump menyampaikan rasa gembira dalam pertemuan kali ini karena Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat baik kepemimpinannya.

Ia berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan banyak kesepakatan.

"Saya harap kita menjadi teman dan bisa menghasilkan banyak kesepakatan. Kita memang sudah memiliki relatif banyak kerja sama ekonomi," kata Trump.

Sementara itu, Jokowi menyampaikan bahwa Trump memiliki banyak fans dan teman di Indonesia. "Sehingga, masyarakat Indonesia secara khusus dapat menyambut dengan baik," ujar Jokowi.

(Baca juga Forum G20, Jokowi Pamer Keberhasilan Deradikalisasi di Indonesia)

Jokowi juga menyampaikan penghargaan atas kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Michael Pence ke Indonesia sekitar tiga bulan lalu.

Jokowi menyampaikan bagaimana Pence menggarisbawahi komitmen AS dalam memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi karena telah memberikan kesempatan Indonesia sebagai salah satu dari 4 negara yang dikunjungi di Asia dalam masa jabatan pertama Anda," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Penulis: Ihsanuddin

08/07/2017

PAGI GAN

07/07/2017

Yuk di order....

01/02/2017

Ahok Buka Mulut : Jokowi Bisa Jadi Presiden Karena Pengembang # PDIP Geram

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama rupanya pernah membuat pernyataan kontroversial terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun ucapan tersebut baru terungkap lewat sebuah video yang baru-baru ini hangat dibicarakan.

Video tersebut diunggah oleh Pemprov DKI pada 26 Mei 2015, menampilkan rapat antara Ahok dengan Jakarta Properino tentang alat keruk lumpur waduk pluit. Video tersebut berdurasi 51.02 menit.

Di tengah penjelasan dari pihak Jakarta Propertindo itu, Ahok kemudian nyeletuk bahwa Jokowi tak bisa jadi Presiden jika hanya mengandalkan dana dari APBD. Tapi selama ini semua yang ada menurutnya jasa dari pengembang.

“Presiden Jokowi enggak bisa jadi Presiden kalau hanya dari APBD, selama ini kalau lihat selama ini semua yang terbangun, rumah susun, jalan inspeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kita cuma pinter beli UPS, sewa mobil, bayar swasta, kayak begitu ngabisin duit,” kata Ahok seperti dikutip Okezone dari video tersebut, Rabu (22/6/2016).

Pernyataan itu lantas dikritik oleh kalangan DPR, Anggota Komisi III Arsul Sani misalnya, mengingatkan mantan Bupati Belitung Timur itu untuk hati-hati berbicara di ruang publik.

“Karena bisa diinterpretasikan macam-macam. Dari interpretasi biasa saja, sampai interpretasi merupakan pelanggaran dalam proses pencapresan (Jokowi) kemarin,” kata Asrul.

28/01/2017

Anak Ini Salah Sebut Ikan Tongkol di Depan Presiden Jokowi

Bintang.com, Jakarta Seperti acara sebelumnya, ketika Presiden Jokowi mendatangi sebuah acara, ia pasti akan membagi-bagikan hadiah kepada anak-anak, kali ini hadiah yang akan dibagikan yaitu satu buah sepeda.

Di acara kali ini, Jokowi mendatangi peresmian Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di JIEXPO Kemayoran. Seperti biasa, Jokowi mengundang beberapa siswa untuk naik ke atas panggung.

Baca Juga

Sampailah pada giliran Arie siswa kelas 3 SD yang mendapat pertanyaan dari Jokowi. Presiden Jokowi menanyakan kepada Arie untuk menyebutkan 4 jenis ikan, lalu Arie menjawab dengan menyebutkan, ikan lele, ikan teri, ikan paus, ikan tongkol.

Namun, sebelum menyebutkan ikan tongkol di hadapan Jokowi, Arie menyebutkan kata yang membuat semua orang tertawa serta menjadi canggung. Bermaksud ingin menyebutkan ikan tongkol, eh Arie malah menyebut ikan ...

26/01/2017

Jokowi: 80 Tahun, Pak Habibie Masih Memikirkan Bangsanya

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengunggah foto di akun Facebook resminya, Kamis (19/1/2017) malam, tentang pertemuannya dengan Presiden ketiga RI, BJ Habibie. Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyebut Habibie merupakan seorang tokoh yang menginspirasi dan selalu berikhtiar mendorong Indonesia menguasai teknologi maju.

"Di usia 80 tahun, Pak Habibie masih memikirkan bangsanya. Setelah tiga bulan berada di luar negeri, beliau datang ke Indonesia dan siang ini berkunjung ke Istana. Wajahnya terlihat gembira dan segar bugar," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pertemuan ia dan Habibie berlangsung sekitar dua jam. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup. Usai pertemuan, Jokowi ataupun Habibie sama-sama tidak menyampaikan pernyataan kepada wartawan.

(Baca: Transformasi Eyang Habibie)

Selama pertemuan, Jokowi mengaku banyak berbincang tentang pengembangan teknologi yang bernilai tinggi.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya menyebut, salah satu topik yang menjadi pembahasan adalah mengenai teknologi industri pesawat terbang, yang merupakan keahlian Habibie.

Selain itu, Jokowi dan Habibie juga banyak berbincang mengenai kondisi sosial Indonesia saat ini, seperti masalah Pancasila, toleransi, dan pluralisme.

"Saya melepas Pak Habibie di tangga Istana, sore ini. Semoga beliau tetap sehat dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk bangsa Indonesia," kata Jokowi.

26/01/2017

Sidang Istimewa MPR RI Akan Lengserkan Jokowi, Dan Indonesia Selamat

TODAYINDO - Presiden RI yang ke tujuh yakni bapak Ir. Joko Widodo ternyata bukan saja termasuk Presiden yang terlamah sepanjang sejarah Indonesia ini, namun lebih dari hal itu bahwa Presiden Jokowi juga merupakan Presiden terburuk dari tujuh Presiden yang pernah memiliki kesempatan untuk memimpin Indonesia.

Alih Mahsun yang mana beliau ini adalah Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) ia mengatakan bahwa sebagai seorang Presiden Jokowi sangatlah tidak berdaulat .
“Baju Presiden RI nyata-nyata terlalu besar untuk Jokowi. Bahkan Jokowi kasat mata sungguh tidak berdaulat sebagai Presiden RI,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Ali Mahsun dalam pernyataan, pada Jumat 30/10.

Menurut Mahsun, bahwa dengan keberadaan Jokowi yang telah menjadi Presiden sebenarnya sangat memilukan Ibu Pertiwi. Karean saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kepemimpinan nasional. “Indonesia saat ini hampir selesai menjalani skenario Kolosal Disitegrasi Bangsa Indonesia dari bangsa asing. Pilihannya hanya satu, Segera Selamatkan Indonesia apapun resikonya,” jelas Mahsun.

Selain itu kata Mahsun, suapya bangsa Indonesia ini bisa diselamatkan maka sangat penting diadakan Sidang Istimewa MPR RI untuk menindak lanjuti terkait berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Jokowi selama ia menjabat sebagai Presiden.

“Percepatan SI MPR RI sungguh bukanlah perjuangan yang mudah dan ringan, tidak semudah membalik tangan, melainkan suatu hal yang sangat berat. Oleh karena itu membutuhkan kebersamaan dan persatuan segenap kekuatan elemen bangsa Indonesia,” ungkap Mahsun dengan sangat jelas.

Selain itu Mahsun juga berharap kepada para pemuda, khususnya mahasiswa, PKL, serta juga semua Kekuatan Elemen bangsa Indonesia lainnya supaya mereka semua bisa merapatkan barisan, semuanya harus bersatu dengan rakyat Indonesia, dan kemudian bergerak bersama-sama, solid, bekerja keras dan cerdas, kita bersama berusaha untuk mepercepat Sidang Istimewa MPR RI.

Demi keutuhan NKRI maka seluruh masyarakat siap dengan totalitas, mereka juga berani mengambil resiko, meski harus mempertaruhkan jiwa raga mereka. “Sebuah perjuangan yang mensyaratkan totalitas dengan berani beresiko apapun, tak terkecuali jiwa dan ragapun harus dipertaruhkan,” pungkas Mahsun. [itj]

26/01/2017

Sylvi Seret Presiden di Kasusnya, Kapolri Ditantang Berani Periksa Jokowi, Polisi jadi Galau?

Nasional ~ Rupanya pihak Bareskrim Mabes Polri dianggap asal-asalan membuat panggilan kepada Sylviana Murni dengan menyebutkan jika Sylvi akan diperiksa terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Usai menjalani pemeriksaan, ternyata FAKTA yang terungkap malah mengagetkan seperti yang diungkap di akun twitter resmi Sylviana https://twitter.com/sylviana_murni yang dirangkum di https://chirpstory.com/li/344420 , yaitu sebagai berikut

(1) Surat Panggilan dari Polri ada Kesalahan

“Dalam surat panggilan ini, memang dipanggil atas nama saya tapi di sini ada kekeliruan yaitu di sini (surat panggilan) tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos tetapi ini adalah dana hibah,” kata Sylvi, Jumat, (20/1/2017).

(2) Dana Hibah Yang Tanda Tangan Jokowi

Sylviana mengatakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menandatangani SK Gubernur Nomor 235 Tanggal 14 Februari 2014 tentang dana hibah.

Berikut selengkapnya disampaikan Sylviana melalui akun twitternya :

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 ttg Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta *SEHARUSNYA* Dana *HIBAH*

2. Hal tsb berdasarkan Kep Gub no 235 Tahun 2014 ttg Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018 tgl 14 Feb 2014 di ttd Gub DKI Jakarta, Bpk.Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI. Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI dibebankan kpd APBD melalui belanja HIBAH.

3. Tentang penggunaan Belanja HIBAH sesuai proposal, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas daerah adalah sbb:
- 2014 sebesar 35 juta
- 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan No. 192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pd tgl 22 Juni 2015 dengan hasil WAJAR.

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua KWARDA DKI JAKARTA sampai dengan PilGub DKI JAKARTA 2017.

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu SIAP mengikuti prosedur yang ada.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Khusus DKI Jakarta, Mohamad Naufal Dunggio menantang Kapolri untuk memeriksa Jokowi.

“Kasusnya sudah bergulir, harus tetap lanjutkan, Karena Jokowi yang menandatangani. Maka Jokowi harus diperiksa sebagai saksi,” ujar Naufal menantang Kapolri.

Naufal mengingatkan pihak Polri, jika kasus ini dihentikan karena keterlibatan tanda tangan Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, maka moralitas institusi Polri akan semakin terpuruk. Karena rakyat sudah bisa menilai kemana arahnya.

“Menurut saya apa yang dikatakan oleh Naufal sangat benar, saat ini sepertinya Polri sedang membuat blunder karena ternyata bukan dana bansos tapi hibah,” ujar Abdullah Kelrey Ketua Indonesian Youth Solidarity, yang yakin jika Sylviana lolos lagi seperti kasus Masjid Al Fuz Kantor Walikota Jakarta Pusat.


“Sepertinya Polisi galau hari ini, karena terjerat nama Jokowi yang terseret melalui tandatangannya, sementara kasus sudah dibuka,” ujar Dullah. Rupanya pihak Bareskrim Mabes Polri dianggap asal-asalan membuat panggilan kepada Sylviana Murni dengan menyebutkan jika Sylvi akan diperiksa terkait dengan dana Bantuan Sosial (Bansos).

Usai menjalani pemeriksaan, ternyata FAKTA yang terungkap malah mengagetkan seperti yang diungkap di akun twitter resmi Sylviana https://twitter.com/sylviana_murni yang dirangkum di https://chirpstory.com/li/344420 , yaitu sebagai berikut

(1) Surat Panggilan dari Polri ada Kesalahan

“Dalam surat panggilan ini, memang dipanggil atas nama saya tapi di sini ada kekeliruan yaitu di sini (surat panggilan) tentang pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta. Padahal itu bukan dana bansos tetapi ini adalah dana hibah,” kata Sylvi, Jumat, (20/1/2017).

(2) Dana Hibah Yang Tanda Tangan Jokowi

Sylviana mengatakan Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, yang menandatangani SK Gubernur Nomor 235 Tanggal 14 Februari 2014 tentang dana hibah.

Berikut selengkapnya disampaikan Sylviana melalui akun twitternya :

1. Klarifikasi atas surat Bareskrim Dit TPK no. B/PK-86/l/2017 tgl 18 Jan 2017 ttg Permintaan Keterangan dan Dokumen bahwa penyelidikan Pengelolaan Dana Bansos Pemprov DKI Jakarta *SEHARUSNYA* Dana *HIBAH*

2. Hal tsb berdasarkan Kep Gub no 235 Tahun 2014 ttg Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI Jakarta masa bhakti 2013-2018 tgl 14 Feb 2014 di ttd Gub DKI Jakarta, Bpk.Joko Widodo, dalam diktum kedua nya tertulis Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI. Biaya Operasional Pengurus Kwarda Gerakan Pramuka Prov DKI dibebankan kpd APBD melalui belanja HIBAH.

3. Tentang penggunaan Belanja HIBAH sesuai proposal, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya telah dikembalikan ke Kasda DKI JKT.

4. Pengembalian Dana Hibah yang telah disetorkan ke Kas daerah adalah sbb:
- 2014 sebesar 35 juta
- 2015 sebesar 801 juta

5. Telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar Armandias dengan No. 192/GA/ARD/PM/RDM/VI/15 pd tgl 22 Juni 2015 dengan hasil WAJAR.

6. Saat ini saya sedang non-aktif sebagai Ketua KWARDA DKI JAKARTA sampai dengan PilGub DKI JAKARTA 2017.

7. Sebagai Warga Negara yang baik, kami selalu SIAP mengikuti prosedur yang ada.

Sementara itu Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Khusus DKI Jakarta, Mohamad Naufal Dunggio menantang Kapolri untuk memeriksa Jokowi.

“Kasusnya sudah bergulir, harus tetap lanjutkan, Karena Jokowi yang menandatangani. Maka Jokowi harus diperiksa sebagai saksi,” ujar Naufal menantang Kapolri.

Naufal mengingatkan pihak Polri, jika kasus ini dihentikan karena keterlibatan tanda tangan Jokowi ketika menjadi Gubernur DKI, maka moralitas institusi Polri akan semakin terpuruk. Karena rakyat sudah bisa menilai kemana arahnya.

“Menurut saya apa yang dikatakan oleh Naufal sangat benar, saat ini sepertinya Polri sedang membuat blunder karena ternyata bukan dana bansos tapi hibah,” ujar Abdullah Kelrey Ketua Indonesian Youth Solidarity, yang yakin jika Sylviana lolos lagi seperti kasus Masjid Al Fuz Kantor Walikota Jakarta Pusat.

“Sepertinya Polisi galau hari ini, karena terjerat nama Jokowi yang terseret melalui tandatangannya, sementara kasus sudah dibuka,” ujar Dullah.